Bengkulu – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus meningkatkan literasi, inklusi keuangan, serta pelindungan konsumen bagi masyarakat penyandang disabilitas sebagai salah satu segmen prioritas dalam Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia (SNLKI) 2021–2025.
“Penyandang disabilitas adalah segmen yang perlu didukung agar mendapatkan kesempatan yang setara dan tidak tertinggal. OJK berkomitmen memberdayakan penyandang disabilitas melalui literasi, inklusi, dan pelindungan konsumen yang komprehensif,” ujar Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku PUJK,
Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam kegiatan Edukasi Keuangan Hari Disabilitas Internasional (HDI) 2025 di Jakarta, Senin.
Friderica menjelaskan, OJK telah menjalankan berbagai program dan kebijakan untuk memperluas akses layanan keuangan bagi penyandang disabilitas. Pada awal 2025, OJK meluncurkan Pedoman Akses Pelayanan Keuangan untuk Disabilitas Berdaya (SETARA) sebagai kerangka kerja bagi pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) dalam menerapkan inklusi disabilitas secara strategis.
OJK juga menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, yang mewajibkan PUJK menyediakan layanan ramah disabilitas, seperti formulir braille, jalur landai, antrean prioritas, ATM khusus disabilitas, serta media informasi yang inklusif.
Selain itu, POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan juga mengatur kewajiban PUJK menyediakan sarana dan prasarana literasi keuangan bagi konsumen penyandang disabilitas.
Sejak 2024 hingga 2025, OJK telah menyelenggarakan 192 program edukasi keuangan dengan total peserta 68.319 orang. Melalui program GENCARKAN, dilakukan pula 100 kegiatan yang diikuti 9.410 peserta.
Pada kesempatan yang sama, OJK bersama Kementerian Sosial, Bappenas, dan Komisi Nasional Disabilitas (KND) meluncurkan Buku Pedoman Literasi Keuangan bagi Penyandang Disabilitas bertema “Disabilitas Cerdas dan Sehat Finansial Menuju Indonesia Emas 2045”.
Buku ini memuat panduan dasar pengelolaan keuangan, seperti menabung, berinvestasi secara aman, memahami produk proteksi, dan mengenali risiko penipuan di sektor keuangan. Ke depan, pedoman ini akan tersedia dalam format braille, audio book, dan format ramah disabilitas lainnya.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, melalui sambutan yang dibacakan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, Supomo, menyambut baik langkah OJK dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan bagi penyandang disabilitas.
Buku pedoman tersebut diharapkan menjadi rujukan sederhana bagi penyandang disabilitas untuk mengelola uang, membedakan kebutuhan dan keinginan, serta mulai berinvestasi secara aman, sekaligus membantu mereka menghadapi berbagai modus kejahatan keuangan.
Ketua KND RI, Dante Rigmalia, juga mengapresiasi peluncuran pedoman tersebut sebagai wujud pemenuhan mandat UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, khususnya terkait kesetaraan akses terhadap layanan jasa keuangan.
“OJK telah memberikan pemberdayaan, bukan charity. Upaya ini sangat bermanfaat bagi rekan-rekan penyandang disabilitas di seluruh Indonesia,” tegasnya.
Kegiatan HDI 2025 diikuti 500 peserta, terdiri dari 300 penyandang disabilitas dan 200 pendamping. Acara juga menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK Ismail Riyadi; Komisioner KND Jonna Aman Damanik; serta perwakilan Bappenas Dewi Rahayuningsih.
Materi yang disampaikan mencakup pentingnya literasi keuangan, penguatan partisipasi dan advokasi penyandang disabilitas dalam pembangunan ekonomi nasional, hingga roadmap kebijakan nasional untuk peningkatan akses keuangan dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Narasumber lainnya, CEO & Founder Koneksi Indonesia Inklusif Martella Rivera Sirait dan Ketua II HWDI Bidang Advokasi Rina Prasarani, juga membahas ekonomi inklusif, akses kerja ramah disabilitas, serta pemberdayaan ekonomi dan kepemimpinan perempuan penyandang disabilitas dalam menghadapi diskriminasi berlapis.
