Jakarta — Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Perjuangan (APKLI-P) menyatakan dukungan penuh terhadap program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, dalam implementasinya di lapangan, APKLI-P menilai program tersebut masih menyisakan berbagai persoalan serius, mulai dari kelemahan tata kelola hingga dugaan penyalahgunaan, sehingga dinilai belum sejalan dengan marwah kepemimpinan Presiden RI ke-8.
Ketua Umum APKLI-P, Dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, menegaskan bahwa program MBG sejatinya tidak hanya menjadi penggerak pemenuhan gizi generasi emas Indonesia, tetapi juga harus berfungsi sebagai driver ekonomi UMKM, instrumen penghapusan pengangguran, serta pengentasan kemiskinan.
“Kami menerima banyak keluhan dari berbagai daerah. Setelah setahun berjalan, program MBG justru berdampak pada tutupnya kantin sekolah serta sepinya usaha kuliner di sekitar sekolah, bahkan banyak yang gulung tikar. Dalam rantai pasok pun, keterlibatan UMKM masih sangat kecil,” ujar Ali Mahsun dalam acara Peringatan Harlah APKLI-P ke-33 di Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Ia menilai kondisi tersebut bertolak belakang dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang selama ini dikenal menghargai dan memuliakan PKL dan UMKM sebagai pelaku ekonomi rakyat yang menggantungkan hidup dari kerja halal dan cucuran keringat.
Menurutnya, dengan target 82,9 juta porsi MBG per hari dan alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp269 triliun, seharusnya ekosistem UMKM—termasuk kantin sekolah, kuliner sekitar sekolah, dan UMKM rantai pasok—dapat terdongkrak secara signifikan. Bahkan, program ini dinilai berpotensi menyumbang tambahan pertumbuhan ekonomi hingga 0,5 persen, sehingga target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen pada 2029 dapat tercapai.
“Yang terjadi justru sebaliknya, ekonomi rakyat kecil terancam mati dan berpotensi memicu risiko lonjakan inflasi,” tegasnya.
Ali Mahsun juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyampaikan langsung persoalan tersebut kepada Menteri UMKM Maman Abdurrahman pada Rabu (28/1/2026). Ia menekankan agar kantin sekolah, pelaku kuliner, serta UMKM rantai pasok MBG dijadikan prioritas utama. Selain itu, masyarakat menganggur dan miskin perlu dilibatkan serta diberikan “kail produktif”, baik sebagai pekerja maupun pelaku usaha.
Hal tersebut menjadi dasar penetapan tema besar Harlah APKLI-P ke-33, yakni “MBG Driver Gizi dan UMKM, Driver Penghapusan Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia”. Tema ini mengusung paradigma pembangunan yang tidak bergantung pada pola karitas bantuan sosial, melainkan mendorong kemandirian dan produktivitas rakyat.
APKLI-P juga menyatakan dukungan terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya dalam melakukan evaluasi dan monitoring terhadap anggaran MBG yang sangat besar. “Ini bukan sikap anti-MBG, melainkan bagian dari upaya memastikan tata kelola belanja negara yang efektif, efisien, dan bebas dari kebocoran,” ujarnya.
Untuk itu, APKLI-P kembali mendesak Presiden Prabowo Subianto agar segera melakukan evaluasi total terhadap realisasi MBG, serta mengembalikannya pada tujuan awal sebagai penggerak gizi dan ekonomi UMKM, sekaligus instrumen penghapusan pengangguran dan kemiskinan.
Ali Mahsun memproyeksikan, apabila MBG memprioritaskan pelaku UMKM dan memberikan akses produktif kepada masyarakat miskin dan penganggur, maka sekitar 4–4,1 juta kantin dan usaha kuliner di sekitar sekolah dapat naik kelas dengan kuota rata-rata 200 porsi per hari. UMKM rantai pasok berbasis keunggulan lokal desa dan kelurahan pun akan menggeliat, sekaligus menekan anggaran bantuan sosial dan menjaga stabilitas inflasi.
Peringatan Harlah APKLI-P ke-33 turut dimeriahkan dengan pemotongan tumpeng nusantara dan doa bersama untuk keselamatan Indonesia. Acara ini dihadiri pengurus APKLI-P dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Kalimantan Timur, serta jajaran pengurus pusat. Kegiatan berlangsung sederhana dan khidmat, serta diisi dengan sosialisasi program sertifikasi halal bagi pelaku PKL dan UMKM Indonesia.
