Bengkulu – Pemerintah Provinsi Bengkulu menyatakan alokasi elpiji bersubsidi tabung 3 kilogram untuk wilayah Bengkulu pada tahun 2026 mencapai 52.138 metrik ton. Alokasi tersebut diterima dari Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, R.A. Denni, mengatakan secara umum kuota elpiji subsidi di Bengkulu dinilai mencukupi untuk kebutuhan satu tahun, sebagaimana realisasi pada 2025.
“Kalau melihat tahun 2025, sebenarnya kuota elpiji 3 kilogram cukup untuk satu tahun. Namun, jika di lapangan terjadi kekurangan, pemerintah daerah akan mengajukan tambahan alokasi ke pemerintah pusat,” ujar Denni di Bengkulu, Kamis.
Ia menjelaskan, alokasi elpiji subsidi tersebut telah dirinci untuk sembilan kabupaten dan satu kota di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh alokasi 4.152 metrik ton, Bengkulu Tengah 3.342 metrik ton, dan Bengkulu Utara 6.915 metrik ton.
Selanjutnya, Kabupaten Kaur mendapatkan alokasi 2.806 metrik ton, Kepahiang 3.824 metrik ton, Kabupaten Lebong 2.997 metrik ton, Mukomuko 4.402 metrik ton, Rejang Lebong 6.522 metrik ton, serta Kabupaten Seluma 4.699 metrik ton.
Sementara itu, Kota Bengkulu memperoleh alokasi terbesar yakni 12.479 metrik ton. Menurut Denni, besarnya alokasi tersebut sebanding dengan jumlah penduduk dan tingkat kebutuhan masyarakat.
“Total keseluruhan alokasi elpiji bersubsidi untuk Provinsi Bengkulu pada 2026 mencapai 52.138 metrik ton,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama instansi terkait akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala guna memastikan penyaluran elpiji bersubsidi tepat sasaran.
“Penyaluran akan terus kami evaluasi. Jika ke depan dinilai masih kurang atau justru mencukupi, akan kami sesuaikan melalui pengajuan ke pusat,” kata Denni.
Pemprov Bengkulu juga mengajak masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam pengawasan distribusi elpiji bersubsidi. Masyarakat diimbau melaporkan apabila menemukan indikasi penyimpangan atau pelanggaran dalam pendistribusian elpiji kepada pihak berwenang.
