Surabaya – Di tengah derasnya disinformasi dan semakin canggihnya konten manipulatif berbasis AI, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menekankan perlunya memperkuat hubungan strategis antara pemerintah dan media. Penguatan kapasitas aparatur dinilai menjadi kunci agar pemerintah tetap mampu memenangkan pertarungan narasi, menjaga kredibilitas informasi publik, dan membangun kepercayaan masyarakat.
Pesan tersebut menjadi benang merah dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Relasi Media bertema “MediaConnect: Menguatkan Relasi, Menyatukan Narasi” yang diselenggarakan Ditjen Komunikasi Publik dan Media pada Rabu (19/11/2025) di Surabaya, Jawa Timur. Kegiatan diikuti oleh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika seluruh Indonesia dan Organisasi Perangkat Daerah se-Provinsi Jawa Timur, baik secara daring maupun luring.
Plt. Direktur Ekosistem Media Kementerian Komdigi Farida Dewi Maharani mengingatkan bahwa lanskap media saat ini memasuki fase paling kompleks dalam dua dekade terakhir. Perubahan pola konsumsi informasi, keterbukaan ruang publik digital, dan ledakan konten buatan pengguna membuat arus informasi makin sulit dikendalikan.
“Ekosistem media sedang berada dalam kondisi yang sangat menantang. Teknologi telah mengubah cara masyarakat mencari informasi, dan siapa pun kini bisa memproduksi konten yang tidak selalu kredibel. Perkembangan AI justru menambah kerumitan karena publik semakin sulit membedakan mana konten asli, mana yang dimanipulasi,” ujar Dewi.
Dalam konteks tersebut, ia menegaskan bahwa relasi pemerintah dan media tidak lagi cukup bersifat transaksional atau reaktif.
“Relasi media harus berpindah menjadi kemitraan yang saling menguatkan. Pemerintah membutuhkan media untuk menjaga kredibilitas informasi dan membangun kepercayaan publik, sementara media memerlukan data akurat dan akses narasumber untuk memastikan pemberitaan yang berkualitas,” tambahnya.
Dewi juga menekankan bahwa spektrum media kini meluas. Pemerintah perlu merangkul media konvensional maupun ekosistem baru seperti mediagram, homeless media, content creator, hingga influencer, yang memiliki peran besar dalam membentuk opini publik.
Bimtek menghadirkan dua materi utama yaitu “Sinergi Pemerintah dan Media dalam Komunikasi Publik” oleh Plt. Direktur Ekosistem Media dan “Strategi Pengelolaan Relasi Media” oleh praktisi komunikasi Niken Widi Hapsari.
Kedua narasumber sepakat bahwa relasi pemerintah–media harus ditopang oleh pendekatan yang adaptif, transparan, dan berbasis data. Kolaborasi yang dibangun dituntut mampu menjawab tiga tantangan besar komunikasi masa kini yaitu disinformasi, bias pemberitaan, dan algoritma platform digital yang semakin menentukan arah percakapan publik.
Perlu Transformasi Strategi
Selain aspek teknis, Bimtek menyoroti pentingnya menyusun strategi kolaborasi jangka panjang antara pemerintah dan media. Aparatur Kominfo perlu menguasai mekanisme kerja sama media, memahami karakter masing-masing platform, serta mampu mengelola kanal berbayar dan non-berbayar untuk memaksimalkan penyebarluasan informasi publik yang positif.
Kegiatan ini mendorong aparatur agar tidak hanya mengirim informasi, tetapi memproduksi narasi yang selaras, tepat sasaran, dan berdampak. Penguasaan dinamika newsroom, alur produksi konten, hingga kebiasaan konsumsi informasi masyarakat menjadi bekal penting bagi aparatur Kominfo di era disrupsi saat ini.
Komdigi menilai peningkatan kapasitas SDM Kominfo sebagai pondasi penting untuk membangun tata kelola komunikasi publik yang kredibel dan konsisten. Dengan semakin masifnya produksi informasi di ruang digital, aparatur dituntut mampu menyampaikan pesan pemerintah secara jelas, akurat, dan mampu menjangkau publik melalui kanal yang mereka percaya.
Melalui Bimtek MediaConnect ini, Komdigi berharap aparatur dapat memahami pola kerja media, menjalin relasi yang berkelanjutan, serta memanfaatkan seluruh kanal media secara optimal. Pada akhirnya, penguatan relasi media diharapkan mampu memastikan narasi pemerintah tetap terjaga, dipercaya, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
