Jakarta – Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Perjuangan menyampaikan keluhan terkait kondisi pelaku PKL dan UMKM yang dinilai kian terpuruk akibat sepinya pembeli dan anjloknya omzet. Aspirasi tersebut disampaikan langsung kepada Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, dalam pertemuan yang digelar di Gedung Smesco Jakarta.
Jajaran APKLI Perjuangan yang dipimpin Ketua Umum dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed, mengungkapkan bahwa pelaku ekonomi rakyat kecil di pasar rakyat, warung kelontong, hingga usaha kuliner di berbagai daerah tengah menghadapi tekanan berat. Kondisi tersebut dipicu oleh melemahnya daya beli masyarakat serta dampak masif ekonomi digital.
“Situasi PKL dan UMKM saat ini benar-benar sepi, omzet anjlok. Dari daerah juga banyak laporan bahwa setelah setahun Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berjalan, kantin sekolah banyak yang tutup, pedagang kuliner di sekitar sekolah sepi bahkan gulung tikar. Di sisi lain, harga kebutuhan pokok naik dan risiko inflasi semakin besar,” tegas Ali Mahsun di hadapan Menteri UMKM.
Dalam pertemuan itu, APKLI Perjuangan juga mendorong pemerintah melalui Kementerian UMKM untuk menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) guna mengubah skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi kredit Modal Usaha Produktif dan Pendampingan (MUPP). Menurut APKLI-P, sejak 2007 hingga kini triliunan rupiah KUR telah digelontorkan, namun dampaknya dinilai belum signifikan dan rawan penyalahgunaan.
Ali Mahsun menilai kelemahan mendasar KUR terletak pada minimnya pendampingan usaha dari hulu hingga hilir. Selain itu, skema tersebut belum memberi ruang yang cukup bagi generasi milenial, Gen Z, dan pengangguran untuk memulai usaha baru. Tanpa pendampingan yang memadai, ia menyebut sekitar 40–50 persen kredit usaha berpotensi macet dan pelaku UMKM sulit naik kelas.
Untuk mendongkrak kembali roda ekonomi rakyat, APKLI Perjuangan berharap Kementerian UMKM mendukung revitalisasi dan integrasi pasar rakyat serta PKL-UMKM melalui Gerakan Pasar Rakyat (GPR). APKLI-P juga menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan satu data tunggal nasional UMKM melalui SAPA UMKM serta tata kelola satu rumah Holding UMKM Indonesia.
Menanggapi aspirasi tersebut, Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyambut baik dan merespons positif seluruh masukan APKLI Perjuangan. Ia bahkan langsung memberikan arahan kepada Deputi Usaha Mikro Kementerian UMKM, Riza Damanik, untuk menindaklanjuti aspirasi tersebut secepatnya.
Maman menegaskan, Kementerian UMKM terus berupaya maksimal mendorong UMKM naik kelas melalui berbagai program, mulai dari pendampingan, akses permodalan, digitalisasi, SAPA UMKM, Holding UMKM, hingga peningkatan kapasitas melalui pelatihan. Ia juga menekankan peran strategis UMKM dalam program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Kami mendorong UMKM memiliki peran sentral dalam program MBG. Untuk itu, Deputi Usaha Mikro bersama APKLI Perjuangan segera mengkaji usulan perubahan KUR menjadi MUPP serta menyiapkan pencanangan Gerakan Pasar Rakyat di seluruh Indonesia,” ujar Maman Abdurrahman.
